Beberapa waktu terakhir, Partai Demokrat mulai buka suara lagi soal pentingnya mempercepat pembahasan RUU Migas. Menurut mereka, aturan lama soal minyak dan gas sudah terlalu longgar, dan kalau di biarkan terus, celah buat penyimpangan bakal makin terbuka lebar.
Dari sisi fraksi Demokrat di DPR, mereka bilang regulasi baru ini bukan cuma soal administratif. Tapi soal bagaimana negara bisa punya kontrol yang lebih jelas dan transparan terhadap pengelolaan sumber energi—yang dari dulu jadi komoditas strategis banget buat Indonesia.
Katanya, aturan yang detail dan nggak abu-abu bisa bantu kurangi ruang interpretasi liar di lapangan. Dan itu penting, apalagi kalau bicara soal investasi, pengawasan, atau proyek-proyek besar yang melibatkan banyak dana dan kepentingan.
Isu ini sebenarnya bukan baru. Sudah lama muncul perdebatan soal undang-undang migas yang sekarang di nilai kurang relevan dengan situasi dan tantangan baru di industri energi. Makanya Demokrat dorong revisi atau bahkan penyusunan ulang, supaya ada kepastian hukum dan arah pengelolaan migas ke depan lebih jelas.
Selain urusan penyimpangan, mereka juga bilang bahwa regulasi yang baru bisa bantu Indonesia lebih siap menghadapi pergeseran global ke arah transisi energi. Jadi bukan cuma soal gas dan minyak sekarang, tapi juga soal bagaimana sektor ini berperan di masa depan—termasuk soal energi bersih dan kebutuhan dalam negeri.
Terakhir, Demokrat juga ngotot agar pembahasan RUU Migas ini nggak cuma di godok bareng pemerintah dan DPR, tapi juga melibatkan suara pelaku industri, organisasi sipil, bahkan masyarakat. Karena ujungnya, kebijakan yang lahir nanti harus bener-bener pro rakyat dan realistis buat di jalankan.
