beritaku24 – Kritik atau hoaks? Pertanyaan ini kembali mencuat setiap kali bencana terjadi. Terutama saat arus informasi di media sosial begitu deras, bercampur antara opini, fakta, dan kabar belum jelas ujung pangkalnya.
Sejumlah pengamat buka suara. Mereka menilai, aparat penegak hukum perlu bersikap tegas tapi jernih—membedakan mana kritik yang sah, dan mana hoaks yang menyesatkan.
Di Tengah Krisis, Kritik Tetap Perlu
Kritik terhadap penanganan bencana, kata para pengamat, bukan hal tabu. Justru bagian dari kontrol publik. Apalagi jika di dasarkan fakta dan niatnya mendorong perbaikan.
“Jangan di samakan dengan hoaks,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik. Menurutnya, di situasi darurat, masukan warga bisa jadi penanda apa yang luput dari perhatian pemerintah.
Koordinasi lambat? Distribusi bantuan tak merata? Warga biasanya tahu lebih dulu. Karena mereka yang merasakan langsung.
Hoaks, Dampaknya Nyata
Tapi bukan berarti semua informasi bebas beredar tanpa saring. Hoaks juga nyata bahayanya.
Isu bantuan tak sampai, korban membeludak, atau lokasi rawan yang tak sesuai kenyataan—semua bisa picu panik. Bikin aparat kerja dua kali lipat. Dan korban bisa makin rentan.
Makanya, pengamat minta ada tindakan. Tapi bukan sembarangan. Harus terukur. Dan di jelaskan ke publik agar tidak di salahartikan sebagai pembungkaman.
Aparat Perlu Pedoman Tegas
Dorongan lainnya: bikin pedoman. Jelas, ringkas, dan mudah di pahami. Bukan cuma untuk polisi, tapi juga warga yang aktif bersuara.
Pedoman ini di anggap penting. Biar tidak ada warga yang takut menyampaikan pendapat. Tapi juga mencegah penyebaran kabar palsu yang bisa merusak situasi.
Tujuan akhirnya tetap sama. Penanganan bencana bisa berjalan maksimal. Warga tetap bisa bersuara. Tapi semua tahu batasnya.
